Reformasi Sistem Birokrasi?

2 juni 2006

Masa reformasi tidak terasa telah menginjak angka delapan tahun dalam perjalanan sebuah bangsa bernama Indonesia. Masa ini ditandai kebebasan dalam berekspresi yang begitu bebas. Berbagai kesalahan maupun kecurangan bermunculan pada masa ini baik dalam versi baru maupun versi lama. Korupsi,kolusi dan nepotisme yang sahih namun tertutup pada masa orde baru berubah menjadi suatu hal yang lebih terbuka walaupun diikuti dengan perlawanan terhadap hal ini dengan sangat terbuka pula. Pada masa yang lalu untuk melaporkan suatu tindak korupsi kita harus berpikir berulang kali karena terdapat berbagai konsekuensi yang akan kita hadapi jika melakukan hal ini. Namun pada masa reformasi perlawanan pada tindak korupsi begitu besar dan jelas. Hal ini dapat kita lihat dari barang dagangan parpol ketika masa kampanye yang sangat menjual janji-janji pemberantasan korupsi. Bahkan slogan jujur dan bersih dapat saya katakan telah menjadi salah satu andalan sebuah partai besar di republik ini. Perlawanan ini juga dapat kita lihat dari dibentuknya KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi) yang memiliki kedudukan dan kekutan dibidang hukum yang sangat baik.

Namun geliat perlawanan terhadap tindak korupsi dan kolusi pada masa reformasi ini seperti belum begitu di sadari oleh pihak birokrat. Mereka seperti tetap asik dengan suap-menyuap,sunat-menyunat,hingga proses pelicinan dalam aliran sistem birokrasi. Sistem birokrasi yang begitu kentalnya dengan unsur-unsur diatas sampai-sampai menyebabkan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri menilai bahwa sistem birokrasi sekarang(pada masa jabatan beliau sebagai presiden RI) sama seperti keranjang sampah yang hanya menyenangkan dirinya atau atasannya, setelah dua tahun berselang sistem ini seperti tidak kunjung membaik. Hal ini apa kita lihat dari pernyataan kepala pemerintahan negeri ini SBY yang berkata "Ke mana pun dan siapa pun yang saya temui, pihak dalam dan luar negeri masih terus mengeluhkan birokrasi kita. Saya mendapat kesan, dan saya harus terus terang, bahwa birokrasi kita masih bekerja seperti yang biasa dikerjakan selama ini. Artinya, belum berubah secara signifikan. Lamban bertindak dan lamban memproses sesuatu dan akhirnya lamban mengambil keputusan. Boros waktu dan tidak efisien," kata Presiden Yudhoyono. Pada dasarnya cukup dengan dua pernyataan ini implikasi bahwa reformasi belum terlalu menyentuh sistem birokrasi dapat kita terima. Namun tenyata dua pernyataan ini juga didukung oleh survei yang dilakukan The Political and Economic Risk Consultacy Ltd, Indonesia menduduki peringkat kedua terburuk dalam hal birokrasi berinvestasi. Hasil survei menunjukkan, berinvestasi di Indonesia harus melalui prosedur yang panjang sehingga membutuhkan dana dan biaya yang besar. Indonesia hanya lebih baik dari India. India dinilai sebagai negara dengan birokrasi terburuk dengan nilai 8,95, sedangkan Indonesia memperoleh nilai 8,20. Sementara Singapura menjadi negara dengan birokrasi terbaik dengan nilai 2,20, diikuti Hongkong dengan nilai 3,10 (Kompas, 2/7/2005) yang kembali menegaskan tersendatnya reformasi pada sistem birokrasi.

Fenomena diatas menunjukkan sewindu reformasi belum menyentuh berbagai bidang kehidupan sehingga sangat wajar jika ada sebagian masyarakat Indonesia lebih menyenangi hidup pada masa Orde Baru ketimbang pada masa reformasi.. karena berbagai bidang kehidupan belum tersentuh perubahan yang ditawarkan reformasi